1) Kebijakan Benteng
Situasi perekonomian Indonesia sebelum tahun 1950 sampai dengan bulan Juni 1950, tingkat inflasi melambung dengan cepat, nilai uang merosot tajam, demikian pula dengan kondisi neraca pembayaran Indonesia. Keadaan ini diperparah dengan bertambah tingginya angka pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaaan.
Kebijaksanaan Benteng sebagai pendirian kelompok perusahaan pribumi tidak lain dan tidak bukan merupakan usaha menghadapi kepentingan Belanda di Indonesia. Upaya ini diusahakan melalui pengembangan golongan wiraswasta pribumi yang tangguh dan menempatkan satu sector ekonomi yang penting, yaitu perdagangan impor. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai lisensi impor disalurkan kepada pengusaha nasional, khususnya pengusaha pribumi. Diharapkan dengan modal yang dapat dipupuk pengusaha pribumi mampu melakukan diversifikasi ke bidang-bidang lain, seperti
Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal
Hallo! Selamat datang kembali!
Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang politik Indonesa pada masa demokrasi liberal, lebih lengkapnya kalian bisa membaca penjelasan di bawah ini:
Pelaksanaan demokrasi liberal sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu, yakni Undang Undang Dasar Sementara 1950. Kondisi ini bahkan sudah dirintis sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 dan maklumat tanggal 3 November 1945, tetapi kemudian terbukti bahwa demokrasi liberal atau parlementer yang meniru sistem Eropa Barat kurang sesuai diterapkan di Indonesia. Tahun 1950 sampai 1959 merupakan masa berkiprahnya parta-partai politik. Dua partai terkuat pada masa itu (PNI & Masyumi) silih berganti memimpin kabinet. Sering bergantinya kabinet sering menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah
Subscribe to:
Posts (Atom)